Sulawesi Utara - Isu terkait kenaikan gaji anggota DPR yang capai Rp 3 Juta/hari mendapatkan perhatian khalayak umum serta pengamat sosial. Pasalnya, jumlah yang diterima anggota DPR dengan kenaikan gaji ini disebut-sebut bisa capai sekitar Rp 100 Juta satu bulannya ditambah dengan berbagai tunjangan lainnya.
Umumnya, gaji pokok seorang anggota DPR memang tidak terlalu besar dan hanya capai Rp 4,2 Juta, namun bagaimana dengan tunjangan lainnya? Berdasarkan Surat Edaran Setjen DPR RI No.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 dan Surat Menteri Keuangan nomor S-520/ΜΚ.02/2015, kurang-lebih terdapat lebih dari 5 tunjangan yang diterima oleh seorang anggota DPR setiap bulannya, dengan rincian sebagai berikut:
Gaji pokok: Rp. 4.200.000
6 Tunjangan melekat yakni:
- Tunjangan Suami/Istri: Rp. 420.000
- Tunjangan Anak: Rp. 160.000
- Uang sidang/paket: Rp. 2.000.000
- Tunjangan jabatan: Rp. 9.700.000
- Tunjangan beras per-jiwa: Rp. 30.000
- Tunjangan PPh pasal 21: Rp. 2.699.813
5 Tunjangan lainnya:
- Tunjangan kehormatan: Rp. 5.580.000
- Tunjangan komunikasi: Rp. 15.554.000
- Tunjangan peningkatan fungsi: Rp. 3.750.000
- Bantuan listrik dan telepon: Rp. 7.700.000
- Asisten anggota: Rp. 2.250.000
Kemudian, tambahan tunjangan terbaru yang jadi perbincangan banyak orang adalah tunjangan rumah yang berdasarkan surat Setjen DPR Nomor B/733/RT.01/09/2024 sebesar Rp. 50.000.000.
Total dari keseluruhan gaji yang didapatkan anggota DPR RI ini secara keseluruhan kurang lebih adalah Rp. 101.000.000 Diduga penambahan tunjangan rumah ini menindaklanjuti penghapusan rumah dinas untuk anggota DPR RI. Wakil ketua DPR, Adies Kadir kepada media wartawan saat diwawancarai mengungkapkan: “Yang naik itu hanya tunjangannya saja.” saat di temui soal tunjangan rumah anggota DPR RI.
Jika dibandingkan, gaji UMR di kota Manado kurang lebih mencapai Rp. 3.590.000, yang berati seorang pekerja di Manado membutuhkan waktu 2 tahun 3 bukan untuk dapat menyamai gaji anggota DPR RI dalam satu bulan.
Menanggapi hal ini, masyarakat beramai-ramai mengomentari serta mengecam kebijakan tidak terpuji terkait penambahan tunjangan anggota DPR RI ini dan dinilai menyesengsarakan rakyat. Menjadi perbincangan yang ramai di jagat sosial media, masyarakat menuntut agar terjadi evaluasi dengan kinerja wakil rakyat ini untuk penyesuaian besaran gaji dengan angka yang begitu fantasis.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: BBC News, Surat Edaran