17+8, tuntutan rakyat untuk pemerintah yang jadi sorotan.

17+8 tuntutan rakyat, transparasi, reformasi dan empati (Jerome Polin)

Sulawesi Utara – Rakyat menuntut, pemerintah menjawab. Lepas unjuk rasa yang terjadi di beberapa wilayah, sejumlah influncer dengan tingkat popularitas tinggi bergabung utuk mengunggah sejumlah desakan yang diserap dari berbagai aspirasi masyarakat yang beredar dalam sebuah poster bertuliskan; Transparasi, reformasi, dan empati, di atasnya “17 +8 Tuntutan Rakyat.” Sesuai dengan namanya, tuntutan tersebut berisikan 17 poin tuntutan dengan tengat waktu selama SATU MINGGU, dan 8 poin tuntutan dengan tengat waktu SATU TAHUN.

17+8 Tuntutan ini jadi rangkulan suara yang disampaikan organisasi masyarakat sipil yang jadi anggota dalam YLBHI, dan berdasarkan siaran pers oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). Berikut adalah rangkuman dari 17+8, tuntutan rakyat ke pemerintah.

Deadline: 5 September 2025, tuntutan 17 poin:

1. Membentuk tim investigasu independen kasus Affan Kuriniawan, Umar Amarudin, serta seluruh korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat selama ddemonstrasi pada tanggal 28-30 Agustus dengan jelas, mandat dan transparan.
2. Menghentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, dan mengembalikan fungsi TNI ke barak.
3. Membebaskan seluruh demonstran yang ditahan tanpa kriminalisasi demonstran.
4. Menangkap dan mengadili, serta memproses hukum secara transparan para anggota komandan yang memerintahkan serta melakukan tindakan kekerasan
5. Menghentikan kekerasan oleh kepolisian dan menaati SOP yang sudah tersedia.
6. Membekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR, membatalkan faslitas baru.
7. Mempublikasikan transparasi anggaran DPR, dari gaji, tunjangan, rumah, serta fasilitas) secara proaktif dan berkala.
8. Menyelidiki kepemilikan harta anggota DPR yang bermasalah oleh KPK
9. Mendorong badan kehormatan DPR untuk memeriksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
10. Pemecatan oleh setiap partai, atau penjatuhan saksi tegas kepada kader partai yang tidak etis dalam bekerja dan memicu kemarahan publik.
11.  Mengumumkan komitmen partai agar berpihak pada rakyat di tengah krisis.
12. Setiap anggota DPR harus melibatkan diri di ruang dialog publik bersama mahasiswa, masyarakat sipil untuk meningkatkan partisipasi yang bermakna.
13. Menegakan disiplin internal agar TNI tidak mengambil fungsi Polri.
14. Menegaskan komitmen TNI agar tidak mermasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
15. Memastikan upah yang layaj untuk seluruh anggkatan kerja baik itu guru, nakes, buruh, mitra ojek online, dst...
16. Mengambil langkah darurat untuk mengecah PHK massal dan melindugi buruh kontrak.
17. Membuka dialog dengan serikat buruh untuk solusi dari upah minimum dan outsourcing.

Bagaimana dengan tuntutan 1 tahun? Dalam satu tahun, rakyat menuntut:

1. Membersihkan dan mereformasi DPR Besar-besaran.
2. Mereformasi Partai Politik dan menguatkan pengawasan eksekutif.
3. Menyusun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
4. Mengsahkan dan menegakan UU perampasan aset koruptor.
5. Penguatan Indepedensi KPK, dan penguatan UU Tipikor
6. Mereformasi kepolisian agar tidak  profesional serta humanis, dan mengembalikan fungsi TNI kembali ke barak tanpa pengecualian.
7. Memperkuat komnas HAM serta lembaga pengawasa independen
8. Meninjau kembali kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.

Dari rakyat untuk rakyat, demikianlah rangkuman dari Indozozne terhadap 17+8 yang menjadi perbincangan hangat di jagat media sosial yang menjadi suara untuk masukan dan tutuntan. Sampe Bakudapa Ulang!